Merasa Tak Ada Solusi, GMBI Dampingi Warga Lapor Polisi
November 13, 2020
richard (93 articles)
0 comments
Share

Merasa Tak Ada Solusi, GMBI Dampingi Warga Lapor Polisi

1 0
Read Time:3 Minute, 15 Second

Buana Media Lampung, METRO – Dewan Pimpinan Distrik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Metro gelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Metro. Aksi tersebut diawali dari Kantor Pemkot hingga Kejaksaan Negeri setempat.

Turut hadir dalam aksi tersebut, Wilter GMBI Provinsi Lampung Ali M, Ketua Distrik GMBI Kota Metro Eko Joko Susilo ST, seluruh KSM GMBI Kota Metro beserta Warga Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan. Kemudian aksi tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Metro Djohan beserta jajaran Pemkot dan BPN, berlangsung di Aula Pemkot setempat, Senin (08/11).

Foto : Satuan Pol. PP Kota Metro bersama Jajaran Polres Metro.

 

Tujuan aksi yang dilakukan GMBI ialah untuk mendapatkan kesepakatan dari pemerintah terkait lahan masyarakat yang digunakan untuk pelebaran jalan, dengan lokasi di jalan cendrawasih kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, yang belum memberikan hibah pada Pemkot namun sudah di gunakan untuk pelebaran jalan, dengan kesimpulan menuai jalan buntu alias dedlock,

Hal tersebut seperti dikatakan oleh Ali M selaku Ketua Setwil GMBI Provinsi Lampung.

“Agar kiranya pemerintah dapat melakukan kesepakatan pada masyarakat dulu, jika sudah mendapatkan kesepakatan dengan masyarakat baru masyarakat menyerahkan sertifikatnya. Jika masyarakat menyerahkan sertifikat tapi belum ada kesepakatan yang di buat berarti unsur pidananya akan hilang, karena terkait persoalan ini banyak hal yang di langgar oleh pemerintah, dari persoalan daftar hadir saja sudah terjadi kecurangan yang terkena dampak si Z yang tanda tangan si A. Sudah seharusnya pemerintah itu membela masyarakatnya jangan malah mendzolimi masyarakat ujarnya.
Persoalan ini terjadi dari tahun 2018 sekarang sudah tahun 2020 tapi persoalan ini belum ada penyelesaiannya, lantas mau bagaimana Kota Metro ini jika pemerintahannya seperti ini,” terangnya.

Lantaran merasa tidak menemukan kesepakatan, maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Polres Metro.

“Karena masyarakat tidak menemukan kesepakatan maka kami akan melaporkan hal ini pada Polres Kota Metro untuk di tindaklanjuti. Dikarenakan, ada unsur pembodohan dan penipuan yang di lakukan oleh Lurah Sumber Sari Bantul pada masyarakat pemilik lahan dan kami GMBI Distrik Kota Metro akan terus mengawal persoalan ini sampai menemui keadilan untuk masyarakat yang terdzolimi,” beber dia.

Sementara itu, Eko Joko Susilo Ketua Distrik GMBI Kota Metro mengaku kecewa terhadap Pemkot Metro. Lantaran pihaknya beserta warga Sumbersari tersebut tidak mendapatkan solusi.

“Saya sangat kecewa dengan Pemerintah Kota Metro, yang mana harusnya mereka membantu masyarakatnya, ini malah mereka tidak memberikan solusi untuk masyarakat Kota Metro. Kami GMBI Distrik Metro, akan terus mengawal sampai masyarakat mendapatkan keadilan dan mereka menerima apa yang menjadi hak mereka yg sudah dibohongi oleh pemerintah. Kami hanya meminta kepada pemerintah untuk bersama-sama kita mencari solusi untuk masyarakat karena masyarakat tetap mendukung apa yang menjadi program pemerintah, namun apa yang menjadi hak dari masyarakat dan persoalan yang belum terselesaikan pada masyarakat di selesaikan terlebih dahulu begitu juga dengan hak mereka,” tandasnya.

Foto : Perwakilan GMBI beserta Warga Sumbersari bertemu dengan Pihak Pemkot Metro.

Kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Metro Djohan menerangkan, bahwa pihaknya mengakui adanya kekurangan dalam kesepahaman dalam persoalan tersebut. Dirinya juga menyatakan hal tersebut menjadi suatu pelajaran yang berharga, dengan catatan tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Saya akui adanya kekurangpahaman dalam persoalan ini, dan adanya keterlambatan dalam penyelesaian terkait lahan masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Hal ini merupakan suatu pelajaran untuk kami agar kedepan jangan lagi sampai terjadi hal seperti ini. Saya harapkan agar masyarakat juga dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk mau menyerahkan sertifikatnya pada BPN agar dapat di rubah untuk ukuran tanah maupun pajaknya, dan untuk pembiayaannya dalam aturan itu sudah menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah.

Terkait dalam hal ini saya berharap pada BPN, PU, Lurah, Bapeda, Camat dan semua yang terkait, agar disegerakan sebelum saya dan pak Pairin selesai menjabat sebagai Wali dan wakil Wali Kota Metro. Karena, saya tidak ingin meninggalkan pekerjaan untuk wali kota yang baru, besok akan saya laporkan hal ini pada Pak Wali,” jelasnya. (red).

richard

richard

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *