Lagi, Bagian Hukum Setda Kota Metro Edukasi Masyarakat  Metro Timur  Terkait Hukum
Mei 24, 2023
0 comments
Share

Lagi, Bagian Hukum Setda Kota Metro Edukasi Masyarakat  Metro Timur  Terkait Hukum

1 0
Read Time:2 Minute, 7 Second

Buana Lampung, Metro– Bagian Hukum Seketariat Daerah Kota Metro bekerjasama dengan Kejari dan Polres Metro melakukan kegiatan Sarasehan Hukum Restorative Justice di Aula Kecamatam Metro Timur. Rabu (24/05/2023).

Dijelaskan Plt. Kabag Hukum Fachrudin, intinya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindak pidana tidak harus di hukum di Lapas. Ada program yang namanya Restorative Justice Perdamian di tingkat bawah.

“Kalau dia sudah masuk di rana kejaksaan ada kentuan-ketentuan dan harus meminta izin dengan Capidum di Kejaksaan Agung. Sama di pihak kepolisan program ada,” kata dia

Lebih lanjut, kegiatan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait.

“Untuk prinsip dasar restorative justice adalah, adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan- kesepakatan lainnya,” kata dia

Sementara itu, dalam pelaksanaan restorative justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Mengenal lebih dalam terkait Restorative Justice yang paling utama bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

” Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal,” paparnya

Ia juga memaparkan, restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

“Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat,” paparnya

Untuk diketahui, dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta.

Selain itu restorative justice dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkotika.

Hukum yang digunakan di dalam restorative justice tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan. (ars)

buana

buana

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment