Komisi I DPRD Metro Minta Pemkot Evaluasi Pencabutan SK PBB-P2
Juni 3, 2022
Redaksi (593 articles)
0 comments
Share

Komisi I DPRD Metro Minta Pemkot Evaluasi Pencabutan SK PBB-P2

0 0
Read Time:1 Minute, 9 Second

METRO – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro telah resmi mencabut Surat Keputusan (SK) Walikota nomor 205/KPTS/B-05/2022 tentang stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menggantinya dengan SK Walikota yang baru.

Atas hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota setempat meminta Pemkot tetap bersiap melakukan evaluasi jika dikemudian hari ditemukan persoalan di tengah masyarakat perihal SK yang baru diterbitkan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Didik Isnanto menegaskan, pencabutan SK dan merevisinya sudah seharusnya dilakukan oleh Pemkot. Ia juga menekankan Pemkot siap menghadapi persoalan dikemudian hari.

“Memang seharusnya di revisi karena sangat memberatkan masyarakat, dan jika dikemudian hari ditemukan persoalan lagi kaitan pajak yang memberangkatkan masyarakat maka Pemkot harus siap melakukan evaluasi,” katanya, Jumat (3/6).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut juga menyampaikan, pihaknya siap memberikan dukungan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selagi tidak merugikan masyarakat.

“Karena kaitannya ini adalah Metro sebagai Kota Pendidikan dengan slogan metro ceria, maka kenaikan PBB yang signifikan itu tentunya tidak mencerminkan metro yang ceria sehingga sudah sepantasnya dicabut dan direvisi agar masyarakat tidak merana atas kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” bebernya.

Didik juga berjanji, legislatif siap memfasilitasi keluhan masyarakat jika SK yang baru dikeluarkan tersebut masih dinilai memberatkan beban rakyat.

“Atas dasar itu, kami dari DPRD sepakat untuk mengawal dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat jika nantinya ditemukan persoalan baru atas dikeluarkannya SK PBB-P2 yang baru,” terangnya. (Red)

Redaksi

Redaksi

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment