Kadishub Bantah Dugaan Kebocoran PAD Parkir di Metro
1
0
METRO – Terkait dugaan bocornya serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran di Kota Metro, Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota setempat angkat bicara dan membantah dugaan tersebut.
Kepala Dishub Metro Zulpikri mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan klarifikasi ke DPRD Kota setempat prihal dugaan kebocoran PAD yang sangkakan.
“Kita sudah menjelaskan juga ke DPRD, mereka juga sudah mengerti bahwa ini memang tidak ada kebocoran. Kita sudah meluruskan, jangan sampai hal ini berkembang keluar sementara Dishub ini kan punya target,” kata dia, Senin (30/8).
Ia menegaskan, tidak ada kebocoran dalam sistem pengelolaan perparkiran di Bumi Sai Wawai. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah sektor serapan parkir yang kini tidak lagi dikelola Dishub.
“Jadi terkait dengan kebocoran itu saya tanggapi bahwa ini tidak ada. Pertama untuk rumah sakit itu tidak masuk lagi dengan kita, yang kedua terkait dengan titik-titik yang lain itu masih ada pajak, dan pajak bukan kita yang mengelola, itu Dispenda kita hanya mengelola retribusinya saja. Dalam hal ini tidak ada kebocoran apapun, dan dugaan itu tidak benar,” jelasnya.
Zulpikri juga mengungkapkan, pihaknya kini hanya menyerap setoran retrebusi dari 117 kantung parkir yang ada di Kota Metro.
“Untuk titik parkirnya itu ada 117 titik, itu yang kita berikan SK parkir. Selebihnya itu saya tetap mencari saja, dimana saja karena prinsipnya dari Dishub ini mengejar untuk retrebusi,” pungkasnya.
Kadishub juga menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya telah menyerap retribusi dari sektor parkir mencapai sekira Rp. 600 Juta.
“Target retrebusi kita tahun ini Rp. 1.325.000.000, sementara itu hanya 117 titik. Sampai dengan semester ini sudah terealisasi sekitar Rp.600 juta,” tandasnya.
Sementara itu, diberitakan sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menduga adanya manipulasi data dan kebocoran pendapatan. Hal itu disampaikan Sekertaris Komisi I DPRD Kota Metro Amrulloh. Ia menyebut, dugaan itu disampaikan dalam rapat badan anggaran (Banang) yang berlangsung di gedung DPRD Kota setempat pada 25 Agustus 2021.
“Ini tadi sudah disampaikan pas rapat banang langsung ke sekda. Data terbaru dan validnya mana sudah kita minta biar sama-sama bisa kita kroschek semua. Selama 7 bulan sampai dengan bulan ini belum kasih data yang valid, yang dikasih baru data bulan 1, itupun diduga masih banyak manipulasinya,” kata dia, Kamis (26/8).
Terkait hal tersebut, Badan Anggaran DPRD Kota Metro juga telah meminta yang akurat terkait PAD parkir dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Banang sudah minta langsung dengan TAPD, Sekda dan BPPRD. Karena ketua TAPD adalah Sekda. Kenapa kita soroti sektor parkir ini, karena pendapatan menjadi tanggung jawab BPPRD dan TAPD beserta Banang,” ujar pria yang akrab disapa Iloh tersebut.
Politisi partai Demokrat itu juga meminta Pemkot melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran untuk menyajikan data PAD terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Agustus 2021.
“Kita minta data itu disajikan secepatnya, paling lambat 3 hari sejak rapat Banang kemarin. Artinya tanggal 28 Agustus data itu diharapkan sudah siap dipresentasikan,” cetusnya.
Anggota DPRD dari Dapil Metro Timur itu juga mengungkapkan bahwa, terkait akurasi data dan kearsipan dilingkungan Pemerintah dalam negeri diatur dalam Permendagri no 78 tahun 2012.
“Karna itu arsip acuannya dan tanggungjawabnya telah di atur dalam permendagri 78 th 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan pemerintah dalam negri dan pemerintah daerah. Ya kalau aturan itu dipakai dan dilaksanakan benar-benar oleh pihak-pihak yang terkait, maka waktu 3 hari itu sudah sangat kelamaan, seharusnya hari itu juga sudah tersedia,” bebernya.
Amrullah memperkirakan, hingga Agustus PAD dari sektor parkir di Bumi Sai Wawai diduga mengalami kebocoran hingga 50 persen.
“Kami menduga ada pungli dan ada kebocoran di sektor parkir ini, yang dilakukan hingga mencapai 50 persen dari total PAD parkir,” pungkasnya. (Red3)
